Portal Data | Kabupaten Pasuruan

Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani

API

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara	-	-	-	-	-

DINAS PERIKANAN

Informasi Indikator

Konsep Definisi Sanksi administratif bidang kelautan : 1) Sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (kkprl) dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wilayah kewenangan 0-12 mil. 2) Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. Sanksi administratif bidang perikanan: 1) Sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah provinsi. 2) Unit Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin provinsi dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Satuan Perkara

Tipe Data Angka

Sumber Data SIPD

Tingkatan Data Kabupaten

Pemutakhiran Data Tahun

Sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani

API Service