Portal Data | Kabupaten Pasuruan

Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani

API

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara	-	-	-	-	-

DINAS PERIKANAN

Informasi Indikator

Konsep Definisi 1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang per orang atau korporasi dengan ancaman hukuman pidana antara lain berupa kurungan badan dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam UU bidang kelautan dan perikanan. 2) Sanksi pidana di bidang kelautan dan perikanan diterapkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh orang per orang dan/atau korporasi yang melakukan usaha di bidang kelautan dan perikanan. 3) Penanganan perkara pidana bidang kelautan dan perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam undang-undang yang menjadi kewenangannya atau KUHAP. 4) Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan dalam rangka pengangkatan Pejabat PPNS Perikanan, maka PPNS Perikanan Pusat memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia sedangkan PPNS Perikanan Provinsi memiliki wilayah kerja pada wilayah provinsi yang bersangkutan 5) Tahapan penanganan perkara pidana antara lain terdiri dari: a. Pemeriksaan b. Proses penyidikan c. Penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut d. penanganan barang bukti dan awak kapal/tersangk/non tersangka.

Satuan Perkara

Tipe Data Angka

Sumber Data SIPD

Tingkatan Data Kabupaten

Pemutakhiran Data Tahun

Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani

API Service