Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dalam berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait. Raw Data adalah merupakan salah satu dari komponen yang harus ada pada Satu Data. Melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik sektoral ini pengguna data akan memperoleh data yang dapat digunakan dalam berbagai survei dan studi. Portal Data Kabupaten Pasuruan adalah platform yang menyediakan akses kepada data yang terstruktur untuk berbagai kebutuhan analisis dan informasi di tingkat Kabupaten. Dalam rangka menyediakan data yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan, diperlukan format dan standar data yang terdefinisi dengan baik. Satu Data adalah sebuah inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu Data memiliki empat prinsip yaitu, standar data, metadata, interoperabilitas dan kode referensi/data induk. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data. Standar Data terdiri atas: 1. Konsep; 2. Definisi; 3. Klasifikasi; 4. Ukuran; dan 5. Satuan. Maka dari itu penyusunan format dan standar data untuk kebutuhan Portal Data Kabupaten Pasuruan akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.